Catatan DPP Syarikat Islam: Refleksi Tahun 2018 dan Harapan Tahun 2019

    0
    280

    Catatan DPP Syarikat Islam

    Refleksi Tahun 2018 dan Harapan Tahun 2019

    “MENUJU TAHUN KEBANGSAAN 2019“

    Bismillahirrahmaanirahim

    Saat ini bangsa kita tengah menyaksikan pelbagai perubahan di tahun 2018. Meski demikian politik dan kebijakan pemerintah menjadi sektor yang paling menyita perhatian publik. Hampir setiap perbincangan dalam seluruh lapisan masyarakat terarah kepada situasi politik kenegaraan. Pengaruh agenda suksesi kepemimpinan nasional tahun 2019 cukup berpengaruh atas situasi ini. Meski demikian DPP Syarikat Islam memandang bahwa konstalasi politik internasional memegang peranan yang amat berarti dalam perubahan politik nasional Indonesia saat ini.

    Perebutan pengaruh dagang dan kekuatan ekonomi antarbangsa, terutama negara ekonomi maju, sudah cukup memberatkan situasi kebangsaan kita. Peta pertarungan dagang berangsur memberi pengalaman berulang tentang ambisi negara maju menguasai arus utama perekonomian dunia. Bangsa yang kini bergerak dengan laju demokrasi yang amat melesat ini, tengah diuji dengan pengaruh langsung dari perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok yang diumumkan secara resmi oleh Presiden Donald Trump dalam tahun 2018. Seharusnya, tantangan ini diterima sebagai sebuah peluang politik luar negeri yang lebih kokoh dengan peran-peran yang dinamis. Namun apa yang terjadi?

    Ambisi Barat sang pemain lama dan Tiongkok yang mulai menaiki tangga persaingan puncak perlahan-lahan mencari pengikut baru dalam mobilisasi perang ekonomi. Indonesia diseret dalam perbincangan yang sangat remeh soal investasi asing yang tengah bergulir di dalam lembar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bangsa saat ini. Hampir sepanjang tahun media-media resmi maupun media sosial, serta berbagai forum perbincangan baik akademis maupun perbicangan umum di masyarakiat diramaikan dengan upaya menakar kepentingan negara dalam investasi asing.

    Rakyat Indonesia dibiarkan untuk tidak terbiasa berbicara fakta yang benar. Tidak membiasakan diri menganalisis suatu perkara sesuai fakta yang sebenarnya. Jauh dari anjuran Al-Qur‘an untuk melakukan verifikasi yang lebih valid. Kini situasi kebangsaan kita di ambang pergesekan tajam antarkelompok yang dilatari oleh pelbagai kepentingan politik. Sebagaimana biasa, pertarungan politik pun menggunakan simbol dan jargon suci agama untuk memainkan peran tersebut. Akibatnya, misi dalam kalimat-kalimat suci agama tercampur aduk antara yang berlatar politik dengan kalimat yang murni dan sublim. Hampir sulit lagi dibedakan perjuangan untuk membela kepentingan Islam dengan kepentingan berlatar politik kelompok tertentu.

    Keadaan ini terasa lebih riuh menjelang tahun politik 2019. Kontestasi partai politik dan paket-paket usungannya mewarnai dinamika demokrasi yang kian menghangat. Komitmen kebangsaan kita sebenarnya tengah diuji dalam konteks perkembangan demokrasi kita dewasa ini. Demokrasi yang hendak ditata adalah demokrasi yang menciptakan peluang untuk berpikir jernih dan bebas tekanan dari mana pun juga. Tulisan para pendiri bangsa menuntun kita untuk memahami bahwa masyarakat demokratis ini adalah salah satu prasyarat untuk dapat ke luar dari penjajahan dan mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya.

    Beratnya menjadi bangsa merdeka pernah dibayangkan oleh para pendiri bangsa ini. Tertatih selama lebih tujuh dekade bukan perkara gampang. Beban ini tidak lebih ringan daripada upaya merebut kemerdekaan dan mengusir penjajahan asing di era kolonialisme. Upaya untuk mandiri dan merdeka seratus persen yang sudah lebih dahulu menjadi cita utama bangsa ini, kini menjadi tantangan utama dalam fakta kebangsaan kita. Mungkin lebih bermanfaat sejenak kita merefleksikan semangat dasar kemerdekaan kita dalam konstitusi negara ini. Tekad untuk merdeka adalah urat nadi yang selalu harus hidup dalam alam pikiran kebangsaan kita. Ia harus dapat menjadi alat perekat dalam ‘keterserakan bangsa kita.

    Pernyataan tekad untuk merdeka serta deklarasi bahwasanya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan telah menandai sikap Bangsa Indonesia untuk mandiri secara sejati. Upaya untuk mandiri dengan slogan Berdiri di Atas Kaki Sendiri (Berdikari) dalam ekonomi oleh Presiden Soekarno pernah menjadi perbincangan dunia, bahkan ikut menginspirasi berbagai negara terutama yang beliau gabungkan dalam pertemuan akbar, Konferensi Asia Afrika di Bandung. Masa-masa itu adalah masa yang cukup mengkhawatirkan perencana-perencana dunia untuk proyek Pasca-Perang Dunia II. Ide Marshal Plan menandai suatu kecurigaan besar seorang Soekarno sebab gurunya, HOS Tjokroaminoto pernah mengingatkan tentang hinanya menjadi sapi perahan bangsa-bangsa kolonialis dan imperialis.

    Kampanye Soekarno berhasil dipatahkan oleh suatu peristiwa politik yang menyebabkan naiknya Soeharto dengan Orde Barunya. Harapan untuk mengoreksi demokrasi otoriter memang pernah mengalami musim semi di penghujung dekade 1960-an. Namun yang muncul adalah model demokrasi otoritarian yang baru dalam genggagaman kekuasaan tunggal dan totaliter. Kabar demokrasi di era Orde Baru ternyata tragis hingga gerbang reformasi terbuka, 1998. Reformasi ternyata tidak dimanfaatkan untuk mencapai kemajuan demokrasi yang substansial. Arah perubahan dalam pusaran reformasi kini menjadi ultraliberal. Peristiwa politik pada tahun 2018 justru memperlihatkan bentangan potensi konflik yang sedemikian menganga lebar.

    DPP Syarikat Islam memandang bahwa diperlukan suatu pendekatan yang lebih komprehensif dalam melihat dan membaca ulang arah politik bangsa kita di tengah perkembangan baru yang bercorak konflik kawasan. Pendekatan yang dimaksud adalah upaya mengembalikan kekuatan bangsa ini sebagai pemberi solusi bagi sistem tata dunia yang saling menguatkan. Prinsip internasionalisme atau perikemanusiaan seperti yang pernah dikumandangkan Soekarno mungkin amat relevan untuk reaktualisasi dengan memanfaatkan hubungan baik dengan semua negara dan derajat kepercayaan terhadap Indonesia dalam diplomasi internasional yang kian tinggi.

    Dalam konteks politik, tahun 2018 adalah suatu prakondisi untuk memasuki perhelatan akbar yang amat menentukan perjalanan bangsa di masa depan. Hendaknya tahun politik 2019 ini justru dijadikan sebagai tahun kebangsaan dengan menyatukan segala gejala terseraknya komponen-komponen bangsa ini menjadi suatu tekad baru yang dijalankan dengan sungguh-sungguh untuk tampil lebih memukau di bawah kekuatan bersama: Indonesia yang maju dan unggul dalam keutuhan cita-cita.

    Aspek politik dan demokrasi yang telanjur menjadi sektor paling menyita sebagian besar perhatian publik mungkin dapat menjadi titik berangkat untuk membangun kebersamaan. Tahun politik dijadikan sebagai titik tuju tahun kebangsaan kita dengan sudut pandang yang lebih baru. Perangkat-perangkat dan kelembagaan demokrasi saling bergerak untuk menyegarkan visi kebangsaan yang lebih kokoh menghadapi tantangan yang lebih berat di masa depan. Dengan cara itulah kita dapat berharap bahwa bangsa ini akan menyelesaikan pelbagai problem seperti hukum dan keadilan. Hadirnya pemimpin yang merepresentasi harapan, kebutuhan dan tantangan sebagian besar bangsa ini di masa depan seharusnya lebih menjamin penerapan hukum dan prinsip keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia secara merata.

    Polarisasi politik yang tidak terkendali tidak akan menghasilkan kekuatan bangsa melainkan akan menghilangkan penghargaan akan capaian yang sudah lebih maju. Apresiasi terhadap penegakan supremasi hukum dan pemenuhan rasa keadilan publik kini semakin sulit diekspresikan sebagai suatu prestasi kebangsaan kita. Semua ini dipengaruhi oleh situasi politik yang telanjur membangun opini buruk tentang kontestasi dan suksesi kepemimpinan sebagai gejala keretakan bangsa.

    Derajat kesejahteraan rakyat dengan peningkatan capaian ekonomi seharusnya berpangkal pada sehatnya kehidupan politik yang amat menentukan warna pengambilan kebijakan publik. Demikian juga dengan segala capaian dalam pembangunan berbagai aspek seperti sosial dan kebudayaan. Seharusnya dapat dinikmati sebagai suatu capaian yang membanggakan dan dirasakan sebagai sebuah karya bangsa dalam satu denyut kesadaran kolektif. Namun, semua capaian yang gemilang di tahun 2018 ini terasa berlalu begitu saja, tertelan oleh polemik yang berpotensi konflik antarwarga di tengah pusaran politik yang kian tak terkendali.

    Pembacaan ringkas tersebut menggerakkan DPP Syarikat Islam untuk mengajak semua pihak menyikapi tahun politik 2019 ini sebagai suatu keharusan mekanistik dalam demokrasi belaka, bukan suatu pertentangan yang harus memperhadap-hadapkan anak-anak bangsa dalam situasi konflik sosial yang berlarut-larut. Tahun politik harus menjadi pangkal kebersamaan dalam satu cara pandang yang lebih menjangkau masa depan yang jauh dalam ragam cita kemajuan untuk hidup dalam komunitas internasional yang dapat saling mempertukarkan kemajuan dan peradaban dunia yang lebih baik.

    Selamat memasuki tahun 2019 semoga bangsa ini dapat kembali kepada jalurnya yang pernah dikonsepsikan oleh para pendahulu bangsa di masa awal ikrar kebangsaan ini disepakati. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing bangsa ini mencapai kemajuan.

    BILLAAHI FIE SABIILIL-HAQ.

    Jakarta, 23 Rabi’ul Akhir 1440 H / 31 Desember 2018

    sumber: facebook.com @syarikat.islam.125

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here