PENGGUNAAN ANGGARAN NEGARA UNTUK PERTEMUAN IMF DAN WORLD BANK DI BALI TIDAK TEPAT SASARAN

    0
    263

    Oleh : RICH ILMAN BIMANTIKA
    (Wabendum PB HMI)

    Pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (Bank Dunia) yang rencananya akan di selenggarakan di Bali pada Bulan Oktober mendatang harus di pertimbangkan kembali mengingat kondisi keuangan negara Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan.

    Beberapa waktu yang lalu Indonesia baru saja utang ke Bank Dunia sekitar 300 juta Dollar AS hal tersebut cukup membuktikan bahwa kondisi keuangan negara Indonesia sedang memprihatinkan. Dan belum lagi utang Indonesia yang semakin menumpuk.

    Pemerintah Indonesia dalam memfasilitasi pertemuan IMF dan WORLD BANK mengalokasi anggaran sekitar Rp. 855 Miliar, sungguh anggaran yang cukup besar di habiskan pemerintah Indonesia dalam pertemuan itu.

    Efektivitas dari pertemuan itu menurut saya tidak terlalu menjanjikan bagi peningkatan pendapatan negara dan untuk itulah pemerintah Indonesia harus mengurungkan niatnya menjadi tuan rumah dalam pertemuan IMF dan WORLD BANK yang rencananya akan di selenggarakan di Bali.

    Menurut saya, anggaran yang di alokasikan pemerintah untuk pertemuan IMF dan WORLD BANK tersebut akan lebih efektif jika di gunakan untuk membantu mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang masih membutuhkan bantuan modal dari pemerintah untuk bisa dan mampu bersaing di kancah Nasional maupun internasional.

    Kita harus mengakui bahwa UMKM yang ada di Indonesia masih minim mendapatkan bantuan modal pemerintah padahal bantuan dari pemerintah sangat di butuhkan untuk mengembangkan usahanya. Kalau UMKM mengalami perkembangan dan maju, pemerintah Indonesia akan menerima keuntungan dari UMKM melalui pajak yang dikenakan oleh pemerintah. Menurut catatan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) kontribusi sektor UMKM yang masuk ke kas negara 60,34 Persen.

    Disisi lain, memajukan UMKM akan mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) angka pengangguran yang ada di Indonesia per-februari 2018 tercatat 6,87 juta orang atau 5,13% dan untuk mengurangi jumlah pengangguran itu pemerintah Indonesia harus memajukan UMKM. Berdasarkan data dari Bank Indonesia tahun 2016 sektor UMKM mampu menyerap tenaga sekitar 97 persen, sementara usaha besar hanya menyerap tenaga kerja sekitar 3,3 persen.

    Presiden RI Joko Widodo mempunyai cita-cita bahwa Indonesia harus bisa menghapuskan ketertinggalan jumlah wirausaha dari negara tetangga di kawasan ASEAN. cita-cita tersebut tidak akan pernah tercapai jika pemerintah Indonesia tidak berpartisipasi aktif dalam memajukan UMKM termasuk memberikan bantuan/pinjaman modal kepada UMKM.

    Sekali lagi, saya berharap agar pemerintah Indonesia mempertimbangkan kembali atau bahkan mengurungkan niatnya untuk menjadi tuan rumah dalam pertemuan IMF dan World Bank yang di selenggarakan di Bali pada bulan Oktober mendatang mengingat masih mempunyai waktu sekurang-kurangnya 2 bulan. Karena saya menilai apabila pertemuan ini tetap dipaksakan dilakukan maka pastinya akan menyakiti hati masyarakat Indonesia ditengah parahnya kondisi perekonomian negara kita ini. Disamping itu juga pasti nantinya akan menimbulkan persepsi masyarakat bahwasanya pertemuan ini jangan-jangan sebagai salah satu pencarian pinjaman hutang untuk Indonesia dan itu akan menambah beban hutang negara kita yang makin menumpuk.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here