Dialog Peradaban Bangsa , Nasionalis , Islam Dan TNI

0
274

Jakarta , jendelanews.co.id- Pengurus PusatĀ  GMNI mengadakan diskusi dengan tema Ancaman terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai ideologi bangsa disinyalir masih bergulir hingga kini. Untuk itu kalangan nasionalis, Islam, dan TNI harus bersama dan bergandengan tangan mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Diskusi menghadirkan Kepala Staf Kepresidenan dan mantan Panglima TNI Jenderal TNI (purn) Moeldoko, Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Untuk pertahanan negara, Moeldoko menekankan bahwa TNI memiliki doktrin untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Namun, dia menyadari selama ini kaum nasionalis dan agama tetap menjadi faktor penentu yang membuat negara bertahan dengan ideologi dan kebinekaannya.

“Tidak perlu diragukan kalau bicara Islam, jelas perjuangan bagian dari iman. Kalau kami lihat kelompok nasionalis, kalau tidak ada nasionalis, ambruk negara ini. Posisi nasionalis ini bisa bertahan dari tarikan kanan dan kiri. Kalau kolaborasi dengan TNI, siapa pun yang mengganggu, kami gulung saja,” kata Moeldoko.

Moeldoko juga mengisahkan bagaimana Indonesia secara politik dan sosial bisa bertransformasi dari pemerintahan totaliter menuju demokrasi. Menurut dia, banyak negara tidak mampu meniru Indonesia sehingga negara seperti Libia, Mesir dan Suriah, jatuh. Ada juga yang transformasi itu gagal seperti Myanmar karena kekuatan militernya begitu kuat sehingga melahirkan konflik sampai hari ini.

Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyatakan bahwa Indonesia adalah rumah untuk rakyatnya. Karena itu, rakyat harus meyakini Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945 sebagai dasar bernegara.

“Muhammadiyah bertanggung jawab sejak awal bahwa Pancasila milik kita bersama yang dalam rumusan Muktamar Muhammadiyah disebut Darul Ahdi Wassahadah. Konsensus segala bangsa harus hadir di dalamnya memberi makna kehadiran kita kemudian memberi kontribusi negara yang sesuai cita-cita bangsa sesuai alinea keempat pembukaan UUD 1945,” kata Abdul Mu’ti.

Sementara itu Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini menambahkan, dalam mengawal PBNU NKRI selalu mengedepankan pendidikan sejak dini. Pendidikan dari pondok pesantren diyakini menjadi sumber penopang bagi masyarakat nusantara dalam memahami ideologi bangsa.

Meski begitu, Faishal mengingatkan masih ada pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menghilangkan ketimpangan ekonomi. Menurut dia, masalah ini harus dicarikan solusinya oleh pemerintahan yang mendatang agar negara dalam tatanan yang damai.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menambahkan, baik TNI, Muhammadiyah dan NU, berupaya menjaga Indonesia dari ancaman yang mengganggu Pancasila dan UUD 1945. Namun, dalam jangka pendek ini, pemerintah juga harus menyusun kabinet agar program-program negara sesuai dengan amanat konstitusi.

“Ketika saat ini bicara nama-nama menteri bahwa menjadi menteri bukan ambisi orang per orang. Dia harus menguasai sejarah, kemampuan kepemimpinan, mata hatinya untuk rakyat jelata,” kata Hasto Kristiyanto.

Hasto memaparkan desain koalisi Jokowi – Ma’ruf berdasarkan empat bagian yang membawa semangat sejarah dan gotong royong. “Penataan sistem presidensial, konsolidasi ideologi, berpijak pada sejarah dan kesepakatan terhadap agenda strategis,” jelas Hasto Kristiyanto.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here