MUHAMMADIYAH DUKUNG REGULASI BARU KENAIKAN TARIF CUKAI DAN HARGA ROKOK

0
184

 

Jakarta ,jendelanews.co.id- Saat ini permasalahan bangsa khususnya tuntutan keadilan yang tertuang dalam UndangUndang negara ini terus bergulir dan di suarakan dari berbagai penjuru anak bangsa. tuntutan keadilan revisi berbagai rancangan undang undang. Tuntutan kcpada negarao untuk memainkan fungsi regulasi yang lebih berkeadilan bagi semua lapisan rakyat.

Muhammadiyah sebagai organisasi islam berkemajuan melihat ketidakadilan dalam salah satu regulasi menyangkut dampak negative rokok bagi hajat hidup masyarakat Indonesia Melihat fenomena generasi pencrus bangsa yang teljerat dengan perilaku mcrokok dan terpapar asap rokok. Rokok dan rokok electronic (e-cigarette/ electronic mcotme delivery system) sebagai produk yang bersifat adiktif mcrupakan masalah mendasar yang dihadapi oleh bangs: Indonesia khususnya generasi penerus bangsa Saat ini Indonesia adalah Ncgara dcngan prevalensi perokok tcrtinggi ketiga di dunia dibawah Cina dan India. Keteljangkauan masyamkat khususnya generasi muda dan masyarakat miskin kepada rokok tcrdorong oleh aturan UU cukai rokok di lndonesia ( Nomor 39 Tahun 2007) khususnya pasal 66A ayat l yang tidal: mempertimbangkan dampak negative rokok, padahal hakekat cukai adalah pengendalian konsumsi.

Ketidakadilan sharing profit industri rokok pada petani tembakau/cengkih dan buruh industn’ yang telah menjadi bagian dari lingkaran produksi industri, dengan kenyataan bahwa pendapatan buruh linting rokok (artinya hanya pada rokok jenis SKT/Sigaret Kretek Tangan) sebesar kurang lebih 800 ribu sampai l juta jauh dibawah UMR dan apalagi ketika melihat remunerasi para komisaris dan direktur industri rokok kurang lebih 1 M per bulan setiap orang. Padahal mereka para buruh tani dan industri) selalu dijadikan tameng pembelaan atas kenaikan cukai dan harga rokok di Indonesia.

ekhawatiran gabungan industri rokok terhadap keputusan kenaikan tariff cukai 23% dan harga rokok 35% bahwa akan menurunnya penyerapan buruh pada industri sangat tidak berdasar, bahkan argumentasi pembelaan terhadap petani juga berlebihan. Sebab sampai saat inipun petani tembakau/cengkih tidak pernah diberikan kesempatan untuk memiliki daya tawar terhadap industri secara langsung, artinya para petani tembakau/cengkih hampir sama dalam lingkaran Cultuurstelsel (tanam paksa) pada jaman colonial Belanda menjajah Indonesia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here