Tanggapan LPSK Terhadap Penilaian Ombusdman

0
229

Jakarta,jendelanews.co.id– Respon tanggapan terkait laporan Ombudsman Republik Indonesia tentang deklarasi damai kasus pelanggaran HAM berat di dusun Talang Sari Way Jepara Lampung Timur. Tanggapan disampaikan oleh ketua LPSK Harto Atmojo,Edwin Partogi dan Evan maulana.

ORI menerima laporan dari sejumlah 4 orang yang di dampingi kontras, yang tidak mendapatkan pelayanan LPSK .Dan bukan merupakan peserta deklarasi damai.
Hasilnya menjadi rancu dengan karena ORI melakukan langkah-langkah yang gegabah ,tidak profesional dan tidak akuntable.
Setelah menelaah dan mencermati LAHP tersebut, LPSK menyatakan sepenuhnya keberatan atas penilaian ORI yang menyatakan bahwa LPSK telah melakukan maladministrasi berupa tindakan diskriminasi dalam memberikan layanan bantuan medis dan psikososial kepada korban Talangsari.
LPSK menyatakan tidak terlibat dalam Deklarasi Damai tersebut dan bukan sebagai pihak yang dilaporkan oleh pelapor.
Upaya Pelayanan sungguh-sungguh dari LPSK terhadap 11 orang ternyata mendapatkan tanggapan ORI karena ada 4 (di duga fiktif ) orang yang belum mendapatkan pelayanan dan belum menjadi tanggungan LPSK karena tidak ada laporan tertulis dari komnas HAM hanya laporan lisan Sehingga tidak dapat di proses.
LPSK menemukan kejanggalan di dalam proses pemeriksaan yang dilakukan ORI seper’ti yang tertera dalam LAHP ini. LPSK mempertanyakan mengapa ORI ketika melakukan klarifikasi lapangan di Lampung Timur tidak melakukan Klariflkasi Langsung kepada semua Pihak yang terlibat dalam Deklarasi Damai. LPSK juga mempenanyakan mengapa ORI membatasi pemeriksaannya kepada penyelenggara negara yang terlibat dan memperluas pemeriksaannya kepada penyelenggara negara yang tidak terlibat dalam Deklarasi Damai tersebut. ORI melakukan permintaan keterangan kepada pihak Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. serta Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI; Komnas HAM; LPSK dan Kontras. namun ORI tidak melakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) penyelenggara negara lain yang terlibat dalam Deklarasi Damai. Artinya. ORI tidak melakukan pemeriksaan secara menyeluruh/komprehensif terhadap para pihak yang terlibat.
Merujuk pada penjelasan di atas, LPSK menyimpulkan bahwa LAHP ORI mengandung unsur ketidakcermatan, ketidakpatutan, terdapat penyalahgunaan wewenang, melanggar prinsip keadilan. tidak profesional dan telah melakukan penilaian yang tidak berdasar. Untuk itu LPSK meminta ORI untuk melakukan tindakan korektif :

1. Melakukan Evaluasi, Pengawasan dan/atau Pemeriksaan terhadap Tim Pemeriksa

Laporan Nomor Register : 0217/lN/lV/2019/JKT yang telah melanggar hal-hal tersebut di atas;

2. Mencabut kesimpulan yang menyatakan LPSK telah melakukan tindakan maladministrasi dalam bentuk diskriminasi dan tidak memberikan pelayanan kepad 4 korban dari 15 korban Peristiwa Talangsari;

3. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik LPSK dengan cara menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.