Omnibus Law ” CILAKA”,Menguntungkan Siapa..??

0
259

Jakarta,jendelanews.co.id – Pemberitaan mengenai Omnibus Law yang akan di berlakukan oleh pemerintah UU Cipta Lapangan Kerja ,maka beberpa ormas melakukan pertemuan bersama di kantor pusat PP. Muhammadiyah.

Berikut hasil pertemuan :
1. Masyarakat luas berhak tahu dan diberikan akses oleh pemerintah terhadap hal-hal penting yang terjadi di republik ini apalagi terkait dengan kepentingan rakyat. Begitu juga dengan proses inisiasi pembahasan RUU Omnibus Law ClLAKA harus transparan dan disosialisasikan sedini mungkin ke masyarakat luas terkait dengan dasar-dasar fIlosofls maupun sosiologis bagaimana UU itu disusun untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait (Pasal 28F UUD 1945 dan Azas Kcterbukaan, Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011).

2. Oleh karena RUU tersebut adalah inisiasi dari Kemenko Perekonomian, tim Iaskforce selain melibatkan unsur pemen’ntah juga harus melibatkan pihak-pihak lain yang berkepentingan terutama dari unsur masyarakat sipil agar kemanfaatan RUU tersebut tidak hanya menjadi sekedar kepentingan elit pemerintah.

3. Untuk itu, pembahasan RUU Omnibus Law CILAKA harus dilakukan dengan penuh kehatihatian dan panisipatif, ada proses public hearing serta tidak tergesa-gesa dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di alas kepentingan bisnis kelompok tertentu, apalagi kepentingan asing. RUU tersebut harus selaras dengan tujuan negara: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut sena dalam perdamaian dunia.

4. MENOLAK KERAS jika RUU Omnibus Law CILAKA didesain untuk kelancaran agenda liberalisasi sumberdaya alam negara dan menguntungkan kepentingan ekonomi investor yang tentunya agenda tersebut mencederai kedaulatan rakyat dan benentangan dengan Sila Kelima Pancasila: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

28 Januari 2020, Kantor PP Muhammadiyah Menteng Raya 62 Jakarta Pusat

Turut mendukung conferensi press:

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Aisyiyah, DPP [katan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), PP Nasyiaml Aisyiyah, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Wahana Lingkungan Hidup lndonesia(WAL1~{1), Indonesia Corruption Watch(1CW), Aliansi