“Pentingnya Revisi PP 109 tahun 2012 Dalam mewujudkan SDM Unggul dari Sisi Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi”

0
72

Jakarta,jendelanews.co.id – Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan Pengendalian Tembakau di tingkat nasional yang komprehensif, lintas sektor dan berkeadilan sebagai upaya mewujudkan harmonisasi dalam rangka yang melindungi semua fihak yang berkepentingan, dari hulu sampai hllir, dari produksi, peredaran / distribusi hingga ke konsumsi.

Perokok pemula usia 10-18 tahun yang betjumlah 9,1 % (Riskcsdas,2018) diproyeksikan akan meningkat menjadi 15,95 % pada tahun 2030 bcrsamaan dengan eskalasi konsumsi narkoba, miras dan zat adiktif lain (NAPZA) mencerminkan kekurang-hadiran negara dalam melindungi warga negaranya baik dalam peningkatan derajat kesehatan, dampak rokok bagi ekonomi untuk pcningkatan SDM baik dari segi Keschatan, Pendidikan maupun Ekonomi.

Mengingat dampak dari konsumsi produk tcmbakau yang sangat luas maka dipcrlukan upaya pcngcndalian tcmbakau dan zat adiktif lain (NAPZA) di tingkat makro nasional hingga kc tingkat lokal di bidang keschatan, pcndidikan, sosial dan ckonomi. Salah satu upaya tcrscbut adalah pcrlunya harmonisasi yang komprehensif, lintas scktor dan bcrkudilan dalam Pcngcndalian Tcmbakau yang bcrada dalam PP 109 Tahun 2012 tcntang Pcngamanan bahan yang mcngandung zat adiku’f bempa Produk Tcmbakau bagi Keschatan. Saat ini, peraturan pemerintah terscbut sedang dalam proses revisi PP 109/2012 yang ditctapkan mclalui chutusan Presiden (Keppres) No. 9/2018 tcntang Program Nasnonal Pcnyusunan PP Tahun 2018 scsuai amanat Undang-Undang (UU) No. 36/2009 tcntang Kcschatan.

Revisi PP 109 mhun 2012 proscsnya bcrkcpanjangan, padahal rcvisi ini sehamsnyan dapat scgcra disahkan scsuai dcngan kcperluannya yang mcndesak. Rcvisi PP 109-2012 ini mempakan kcputusan Presidcn bcrlandaskan dari amanah UU kcschatan scrta scjalan dcngan pcrwujudan Visi Presidcn dalam mcwujudkan SDM unggul dan Indonesia Maju. Oleh karma itu, seharusnya, sctiap kcmcntcrian/lcmbaga tcrkait dapat bcrkcrjasama dan mcndukung rcvisi ini scsuai dcngan tugas dan fungsinya masing masing dcmi mcwujudkan Visi Presiden.

Dcputi Bidang Kcschatan kcmcntcrian PMK mencgaskan bahwa PMK bcrkomitmcn rcvisi PP 109/2012 adalah upaya Ncgara mclindungi rakyat dad hal hal yang tidak bermanfaat scmentara produk tcmbakau bcmpa rokok ddak mcmbutikan manfaat bagi manusia. Untuk itu Kcmcntctian PMK akan mcmpercepat cskalasi revisi PP 109/2012

Sementara itu, dr. Aries Hamzah dari Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Mcnular Kemcntcrian Kcschatan menyatakan bahwa Kcmcnterian Kcschatan akan terns memproscs pcnyusunan rcvisi PP 109/2012 dcngan temp mcmbuka akses konsultasx publik untuk mcnampung pcndapat, saran atau masukan masyarakat, Melakukan

pembahasan untuk mendapatkan kesepakatan di tingkat Panitia Antar Kemcnterian terkaait substansi Revisi serta Melanjutkan Revisi kc proses harmonisasi, pembulatan dan penetapan konsep.

Sementara itu, perwakilan dari KPPA menyatakan bahwa revisi PP 109/2012 sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya Negara melindungi kualitas gcnerasi muda yang unggul.

Koalisi Nasional Masyarakat sipil untuk Pengcndalian Tembakau mendesakkan kepada pemerintah untuk segera mensahkan Revisi PP 109 tahun 2012 karena merupakan bentuk perlindungan menyeluruh terhadap masyarakat.