Revisi UU Pemilu Harus Menyasar Sistem dan Manajemen Pemilu untuk Perbaikan Presidensial Indonesia (Perludem)

0
175

Jakarta,jendelanews.co.id – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mempublikasikan buku “Evaluasi Pemilu Serentak 2019: dari Sistem ke Manajemen Pemilu” berdasar studi pemilu serentak dan evaluasi praktik Pemilu 2019 dan 2014. Perludem mengecilkan cakupan studi di dua daerah, Provinsi Lampung dan Jawa Barat. Lampung dipilih karena pada 2014 menyelenggarakan pemilu serentak 5 kotak (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota bersamaan dengan Pemilu Gubernur). Sedangkan Jawa Barat dipilih karena merupakan provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia.

Perludem mempublikasi buku itu pada konteks rencana Pemerintah dan DPR merevisi UU Pcmilu sebagai undang-undang prioritas 2020. Hendaknya revisi ini memang berdasar niat perbaikan, bukan mempertahankan/memperluas kekuasaan. Pemilihan sistem pemilu dan perubahan manajemen pemilu seharusnya berdasar studi kepemiluan dan evaluasi praktik pemilu. Jangan sampai revisi UU Pemilu mengulang jual beli kepentingan seperti UU No.7/2017 yang jadi sebab utama buruknya Pemilu 2019 secara sistem dan manajemen pemilu.

Pengalaman buruk Pemilu 2019 penting menjadi pelajaran sehingga tak terulang di pemilu berikutnya. Status Pemilu Indonesia yang punya praktik terbaik dunia dalam ha] pemungutan dan penghitungan suara di TPS jadi tak enak diucap. 840 petugas lapangan KPU meninggal dunia tampaknya menjadi jumlah korban tewas terbanyak dalam pesta demokrasi di negara damai yang bukan dalam penguasaan rezim otoriter. Tren membaik penyelenggaraan pemilu sejak Reformasi menjadi antiklimaks.

Hal terutama yang harus diklarifikasi dulu adalah tentang keserentakan. Pemilu serentak penting untuk disepakati pengertian dan tujuannya secara tepat. Pemilu serentak adalah penyatuan pemilu presiden dengan DPR (tidak bersama DPRD) yang bertujuan mcnghasilkan partai politik/koalisi mayoritas pengusung presiden dalam parlemen bersistem multipartai sederhana. Pengcnian dan tujuan pemilu serentak ini selaras dengan kebutuhan perbaikan sistem pemerinlahan presidensial Indonesia hasil Refonnasi yang terancam oleh elite berkuasa yang menginginkan GBHN dun penghapusan pemilu presiden Iangsung.

Studi dalam buku “Evaluasi Pemilu Serentak 2019: dari Sistem ke Manajemen Pemilu” menghasilkan kesadaran bahwa, penting memetakan masalah sistem dan manajemen secara terpisah juga memetakan masalah manajemen yang terdampak dari masalah sistem. Pemetaan masalah ini membual kita mengclahui, mana masalah Pemilu Seremak 2019 yang disebabkan karcna salah memilih desain pemilu serentak dan mana masalah yang disehabkan karena kesalahan manajemen pemilu. Kesadaran holistik ini tampaknya tak terlalu dipikirkan dalam UU No.7/2017 menyerta implementatomya sehingga sistem pemilu yang dipilih tak menyertakan bentuk manajemen pemilu secara konkret dan rinci yang kemungkinan buruknya tak diantisipasi.

perludem menemukan  ada tiga masalah manajemcn yang terdampak dari masalah sistem. Pertama. penggabungan Pemilu DPR dan Pemilu DPRD Provinsi scna DPRD Kabupalcn/Kota schingga memecah konsummsi kepentingan nasional dan lokal. chua, dacrah pemilihan yang amal bcsar (3-10 untuk DPR Jan 3~12 unluk DPRD) schingga membuat kcpcscnaan pemilu riuh dan memblngungkan. Keliga. dipcnahanknnma ambang batas pencalonan presidcn bcndasar kcpemilikan kursi atau suara dari pemilu sebelumnya sehingga memunculkan polarisasi massa mcmerta psikologis ncgatif melalui hoax, fake news, bahkan kriminalisasi. Semua masalah ini )ang mcmbuat pcmilu Indonesia bersifat wmmnageable secara sistemik.

Semoga temuan Perludem dalam buku “Evaluasi Pemilu Serentak 2019: dari Sistem kc Mnnajemen Pemilu“ menjadi salah satu penimbangan perbaikan Pemilu Indonesia. khususnya pada komeks revisi UU Pemilu. Semoga tragedi Pemilu 2019 tak bcrulang. Apalagi jika kite sampal membiarkan 2024 menjadi tahun pemilu serempak borongan yang menyelenggarakan semua pemilu di Indonesia: Pilpres, Pileg (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota). juga Pilkuda di semua provinsi dan kabupaten/kota. Indonesia sering menjadi lcbih bodoh duri keledai karena pemerimahannya beberapa kali jatuh pada lubang yang sama karcna nafsu berkuasa elite yang mengesampingkan capaian studi dan amanah konstitusi (Reformasi). []