KSPI Tegas Menolak RUU Cipta Kerja

0
251



Jakarta,jendelanews.co.id- Rencana pemerintah mengeluarkan RUU Omnibus law mulai mendapatkan tentangan dari masyrakat.
Beberapa ormas perlindungan buruh yang tergabung dalam KSPI dengan tegas menolak UU Omnibus Law.
Sebelum nya kebijakan buruh Indonesia termasuk terbaik di asia tenggara karena memasukan nilai kesejahteraan pekerja.


Undang – Undang Omnibus law Cipta Kerja mengkonfirmasi keserakahan pengusaha yang terindikasi sejak lama dengan meminta pengurangan upah buruh dan pesangon.
Pemeritah pusat berwenang mengubah peraturan berdasarkan Peraturan Pemerintah tanpa konsultasi dengan DPR sesuai keinginan pengusaha.

KSPI tidak pernah di undang dan diminta oleh menko perekonomian dan juga tidak bersedia masuk dalam tim yang di bentuk menkoperekonomian.sehingga terhadap
Semua draft omnibus law cipta karya KSPI tdak bertanggung jawab.
Karena di bahas tertutup bertentangan dengan keterbukaan informasi .

Setiap Undang-Undang bisnis yang di bahas DPR harus berorientasi perlindungan , ini berlaku di seluruh di seluruh dunia ,hal ini tidak ada dalam RUU Cipta Kerja.
Berikut adalah poin 9 alasan KSPI menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja :
1.Hilang nya upah minimum,karena adanya
Upah persatuan waktu dan upah persatuan hasil.

2.Hilang Pesangon , berdasarkan draft yang resmi Out sourching tanpa pesangon walaupun ada sweeteneers
Penghargaan masa kerja dikurangi

3.Pengggunaan Out sourching yang bebas untuk semua pekerjaan dan tanpa batas waktu.

4.Penggunaan karyawan kontrak dikontrak langsung oleh perusahaan.
5.Jam kerja yang eksploitatif , 40 jam seminggu.
6.Potensi Penggunan tenaga kerja asing unskill yang bebas tidak perlu ijin tertulis mentri.
7.Pemutusan hubungan kerja yang di permudah tanpa negosiaai melalui serikat kerja
8.Hilangnya jaminan sosial ,jaminan pensiun jika tidak membayar iuran.
9.Sangsi pidana di hilangkan terhadap pe gusaha yang melanggar peraturan.

Amdal Hak Guna Usaha di perpanjang menjadi 70 tahun dan dapat diperpanjang di muka sehingg bisa mendapatkan ijin langsung 140 tahun merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian penting.

Pemutusan hubungan kerja ,dipermudah walaupun di janjikan pesangon tapi perusahaan tidak mendapatkan sangsi jika tidak memberikan pesangon.Di daerah sudah terjadi ,perusahaan menawarkan pensiun dini kepada pekerja nya secara langsung tanpa melibatkan organisasi burh yang selama ini dimintai pendapatnya mengenai pemutusan kerja di perusahaan ,dengan janji pesangon .

Undang – Undang Omnibus law Cipta Kerja mengkonfirmasi keserakahan pengusaha yang terindikasi sejak lama dengan meminta pengurangan upah buruh dan pesangon.
Pemeritah pusat berwenang mengubah peraturan berdasarkan Peraturan Pemerintah tanpa konsultasi dengan DPR sesuai keinginan pengusaha.