Evaluasi kerja 100 Hari Jokowi – Amin

0
265

Jakarta ,jendelanews.co.id -Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah melewati 100 hari masa kerjanya. Dalam survei yang dilakukan oleh Politika Research and Consulting (PRC) bekerja sama dengan Parameter Politik Indonesia (PPI), menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf berada di level 61,4 persen. Sementara 33 persen merasa tidak puas.

Kepuasan atas pemerintahan Jokowi ditopang oleh beberapa kebijakan. Masyarakat merasa puas dengan pembangunan infrastruktur (76,6 persen), pembangunan Sumber Daya Manusia (86,1 persen), penanggulangan bencana (64,1 persen), 3 (tiga) kartu unggulan (Kartu Prakerja 76,5 persen, Kartu Indonesia Pintar Kuliah 86,6 persen dan Kartu Sembako murah 86,8 persen).

Sementara itu, ada beberapa kebijakan Jokowi yang tidak disukai oleh masyarakat. Masyarakat tidak setuju dengan rencana kebijakan pencabutan subsidi listrik (72,6 persen) dan pengalihan subsidi LPG (60,5 persen).

Pada kebijakan pemindahan ibu kota diafirmasi masyarakat sebesar 56,9 persen dan keyakinan terhadap pemberantasan korupsi 53,4 persen.

Temuan yang menarik, masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf sebesar 33 persen berada di wilayah yang bukan basis pemilih Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019. Jokowi diketahui mengalami kekalahan pada Pilpres 2019 di Sumbar, Riau dan Jawa Barat.

“Data itu menunjukkan bahwa residu Pilpres 2019 masih cukup terasa pada wilayah-wilayah itu.

Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf ke depan,” Ujar Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting Rio Prayogo.

Sementara itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga tinggi negara bervariasi. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengungkapkan TNI menjadi lembaga negara dengan tingkat kepuasan paling tinggi, yakni 77,5 persen. Lembaga lain seperti Polri berada pada tingkat 67,8 persen, KPK (57,4 persen), Kejagung (51,1 persen), BPK (48,9

persen), DPD (51,4 persen), DPR (50,6 persen), MA (53,2 persen), MK (50,9 persen) dan MPR (51,7 persen).

Proyeksi Politik 2021,

Pasangan millter-sipil menjadl favorit masyarakat sebagal pemlmpln masa depan Indonesia (Capres-Cawapres 2024.).

Pasangan militer-sipil disukal oleh 30,1. persen responden. Unggul ates

pasangan slpil-millter(11,,2 persen) dan laki-laki-perempuan (11,5 person), sum kombmasu lamnya.

Penyebutan pasangan militer-slpil sebagal preferensl Capres-Cawapres 2024 menunjukan bahwa kombinasl inl dipredlksl menjadi pilihan masyarakat pada Pemllu 2024 Pada kriteria (ainnya, responder: menekankan aspek keagamaan, namun tldak menekankan aspek kesukuan Capres-Cawapres.

Pada aspek keagamaan, responden menginginkan pasangan Capres MusIim-Cawapres Muslim. Sedangkan pada aspek kesukuan, responden tidak menekankan pada suku tertentu. Sebanyak 60,8 persen menyatakan bahwa Capres-Cawapres boleh dari suku apapun.

Menurut Direktur Eksekutif PRC, Rio Prayogo di Jakarta, Minggu (23/2/2020), dalam uji 30 nama, di antara nama-nama yang berlatar belakang militer antara lain Prabawo (17,3 persen), Agus Harimurtl Yudhoyono (5,4 persen) Gatot Nurmantyo (2,0 persen) dan Andika Prakasa (1,3 persen).

Sementara itu, menurut Direktur Eksekutlf Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno, (23/2/2020), dart kalangan sipil, Sandiaga Uno menjadi kandidat tertlnggl yang dipilih masyarakat dengan jumlah 9,1 persen. Disusul Ganjar Pranowo (8,8 persen), Anies Baswedan (7,98 persen) don Basukl Tjahaja Pumama (5,2 persen).