Majelis Pekerja Buruh Indonesia Reborn Menyikapi Omnibus Law

0
179

Jakarta,jendelanews.co.id- Menyikapi UU Omnibus Law yang sedang di godog di DPR, Majelis Pekerja Buruh Indonesia merapatkan barisan , yang selama ini vakum dari kerjasama.
MPBI ada di 34 kota memiliki massa 10 juta anggota buruh yang terdiri dari beberapa konfederasi ,pemerintah harus memandang ini untuk bisa mendengar aspirasi buruh.MPBI dideklarasikan pada tanggal 1mei 2012 di Gelora Bung Karno Jakarta.
MPBI ini merupakan gabungan serikat buruh dengan isu tertentu

Melihat eskalasi  FMBI akan menurunkan buruh ke jalan untuk demo menolak Omnibus Law.
Berikut PERNYATAAN SIKAP BERSAMA MAJELIS PEKERJA BURUH INDONESIA (MPBI) DPP KSPSI -DEN KSPI -DEN KSBSI

Kami Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP KSPSI), Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (DEN KSPI), Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI) sebagai 3 (tiga) Konfederasi terbesar di Indonesia dan beberapa konfederasi serikat buruh lainnya serta lebih dari 50 federasi serikat pekerja yang mempunyai anggota lebih dari 10 juta orang di 34 propinsi lebih dari 400 kab /kota yang telah melahirkan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) sebagai aliansi strategis kembali berkumpul (reborn) untuk menyatukan sikap dan kekuatan:

  1. MPBI merupakan alat perjuangan pekerja/buruh Indonesia serta elemen masyarakat yang Iain untuk mewujudkan kehidupan yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Dalam kaitan dengan itu, MPBI akan berjuang untuk menghapus segala bentuk penindasan dan ketidakadilan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kehidupan pekerja/buruh Indonesia harus diperlakukan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, adil, sejahtera, dan bermartabat. Penegakan hukum dan kedaulatan bangsa harus ditegakkan dengan menghapuskan eksploitasi hak-hak rakyat dan hak-hak pekerja/buruh.
  2. Saat ini Pemerintah sedang berupaya memangkas regulasi yang dinilai menghambat investasi dengan melahirkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Tetapi setelah dikaji secara seksama, ternyata isi RUU Cipta Kerja justru bertolak belakang dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tersebut di atas.
  3. Khusus untuk kluster ketenagakerjaan, MPBI melihét RUU Cipta Kerja tidak memberikan kepastian pekerjaan (job security), kepastian pendapatan (salary security), dan kepastian jaminan sosial (social security). Hal ini tercermin dari 9 (sembilan) alasan berikut:

a. Hilangnya upah minimum;

b. Hilangnya pesangon;

c. Outsourcing bebas di semua jenis pekerjaan;

d. Pekerja kontrak tanpa dibatasi jenis pekerjaan dan dikontrak seumur hidup; e. PHK semakin mudah;

f. Waktu kerja yang melelahkan dan eksploitatif;

g. TKA “buruh kasar” berpotensi masuk ke Indonesia dalam jumlah yang besar; h. Jaminan sosial terancam hilang; dan

i. Sanksi pidana untuk pengusaha dihilangkan.

  1. Berdasarkan halvhal tersebut di atas, dengan penuh ketulusan, kesadaran, dan semangat kebersamaan; kami menghidupkan kembali Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI reborn) yang telah dideklarasikan di Gelora Bung Karno pada tanggal 1 Mei 2012; sebagai alat perjuangan untuk mengawal dan menolak keras setiap kebijakan yang akan mendregadasi hak-hak pekerja buruh Indonesia, dalam segala bentuk kegiatan baik secara parlementer maupun ekstra parlementer melalui strategi KonsepsLobbi-Aksi (KLA).

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal 28 Februari 2020 di Jakarta.