Dugaan Skandal Mega Korupsi Covid -19

0
47

Jakarta ,jendelanews.co.id -Permasalahan di balik merebaknya P@ndemi Covid- 19 saat ini di seluruh dunia termasuk di negri kita Indonesia. Dampak secara langsung telah merusak kehangatan kehidupan berbangsa, bahkan berdampak terhadap rapuhnya sistem pertahanan ekonomi Indonesia. Masyarakat di pasung dalam ketakutan, dan dirampas kebebasannya dalam segala sendi kehidupan, sehingga menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan,yang di duga akal-akalan belaka.

Dalam upaya penanggulangan covid- 19 ,pemerintah mengeluarkan  Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemic Covid 19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan

perekonomian nasioanal dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi UndangUndang.

Dugaan skandal mega korupsi pengunaan dana penanganan covid 19, dikarenakan hilangnya transparansi dan akuntabilitas bertopeng Undang-Undang dalam pengunaan dana rakyat Triliunan Rupiah oleh pemerintah selama ini. Sehingga membuat Covid-19 penuh dengan teka-teki dan penuh tanda tanya, karena sangat di istimewakan dalam penangananya.

Dengan nilai nominal yang fantastis ,di duga ada skandal penyalahgunaan dana tsb.salah satunya dengan modus me- coronakan setiap pasien yang mengalami gangguan kesehatan.
Dimana keluarga korban diminta dan dipaksa untuk mengakui dan merelakan bahwa keluarganya meninggal karena Covid 19 dan ada keluarga yang kemudian diberikan uang sebesar Rp.50.000.000,untuk mau menerima keluarganya dikubur secara Covid-19.
Hal ini bukanlah tanpa alasan ataupun kebetulan, tetapi kuat dugaan karena besarnya dana perpasien Covid 19 yang mencapai Rp.105.000.000 tanpa kombinasi penyakit, dan Rp. 215.000.000 apabila terindikasi terdapat penyakit lainnya. Sementara untuk biaya pemakaman Rp. 3.360.000.

Selain faktor di atas, dugaan skandal mega korupsi juga terlihat pada pengalokasian dana Alat Pelindung Diri (APD) yang di import pemerintah dari china, dan tidak ada transparansi yang jelas berapa nilainya dari jumlal besaran Rp. 75. 000.000.000.000,= dari total besaran dana covid 19 yang telah terbagi-bagi.
Faktanya, kendati telah teralokasi namun pihak rumah saki sampai saat ini menyatakan masih membeli dan mengeluhkan karena kesusahan dalam mencari dan mendapatkan APD.

Bahkan sebagian rumah sakit lebih banyak mendapatkan bantuan APD dari donator non pemerintah untuk penanganan pasien covid 19.

Berikutnya, adanya dugaan skandal konspirasi dalam peningkatan jumlah positif covid 19 yang tidak rasional, hal ini terlihat pada rasio jumlah daya tampung 132 rumah sakit rujukan covid 19. Dalam berbagai kesempatan pemerintah melalui juru bicara covid 19 selalu menyampaikan bahwa terjadi peningkatan positif covid 19, pada tanggal 10 Juni 2020 jumlah positif 34.361 orang. Angka ini, apabila di bagi dengan penyebarannya di setiap rumah sakit rujukan, maka setiap rumah sakit rujukan menampung sekitar 261 Orang pasien positif covid 19.

Hal ini sangatlah tidak dapat dicerna dan diterima oleh akal sehat, sebab tidak ada rumah sakit di daerah yang dapat menampung positif covid sebanyak itu, terkecuali wisma atlet yang di sulap menjadi rumah sakit rujukan. Begitupun sebaliknya, apabila Positif covid 19 tidak dirawat pada rumah sakit, maka pemerintah telah dengan sengaja ikut menyebarkan covid 19 ditengahtengah masyarakat.

Selain hal tersebut, dalam presentasi angka-angka tersebut, pemerintah tidak pemah menyampaikan jumlah pesebaran positf covid 19 ataupun Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dalam setiap rumah sakit rujukan, dan mengurangi jumlah pasien yang telah sembuh dan meninggal, dalam bilangan jumlah Positif

. Kondisi-kondisi yang terjadi ini, patut diduga ada upaya pemerintah untuk mengalihkan covid 19 menjadi proyek dan sekaligus upaya untuk menakut-nakuti masyarakat.

Kemudian, terkait dengan penggunaan dan pengalokasian dana stimulus pada kementerian kesehatan guna menangani covid 19, pada tahap pertama sebesar Rp. 10.300.000.000.000, dan tahap kedua Rp. 22.500.000.000.000, hingga sampai saat ini tidak jelas peruntukannya, dan tidak disampaikan pada publik sasaran pengunaan dana tersebut.

Oleh sebab itu, kami dari Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Islam menduga kuat ada teka-teki besar serta ada ditutup-tutupi dalam kasus Covid-19 dan anggaran dananya yang mencapai Rp. 405,1 Triliun tersebut. untuk itu, kami meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) serta Kejaksaan, untuk segera melakukan investigasi dan penyelidikan terhadap kasus ini. segera tangkap, seret dan adili serta hukum mati siapapun yang mengambil keuntungan dalam persoalan ini. Baik itu Presiden, Menteri, Kepala Daerah ataupun yang lain.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) harus segera membuat PANSUS terhadap dugaan skandal mega korupsi covid-19 ini, jika terbukti Presiden terlibat. Maka MPR RI secara Konstitusional harus segera menggelar Sidang Istimewa untuk menurunkan Presiden secara Konstitusional.